Sosialisasi PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 di ISI Surakarta

Pasal 1 angka 8 PP 30/2019 mengatur bahwa Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat
pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan. Bukankah menjadi bisa seorang JF menilai kinerja sepanjang diberikan delegasi kewenangan?

mau tanya seorang pns melalukan hutangvtanpa jaminan kepada seseorang apa termasuk disiplin berat.